Samarinda – Upaya memperluas jangkauan informasi program pembangunan keluarga kini tidak lagi hanya mengandalkan jalur birokrasi. Pemerintah daerah mulai menggandeng media penyiaran publik untuk memastikan pesan tentang pengendalian penduduk dan pencegahan stunting dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Langkah tersebut dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur melalui kunjungan kerja ke Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda dan Stasiun TVRI Kalimantan Timur pada Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Kutai Timur, Achmad Junaidi B, dengan tujuan mempelajari sistem produksi siaran sekaligus membuka peluang kerja sama publikasi program pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPPKB mempelajari berbagai aspek teknis penyiaran, mulai dari Standard Operating Procedure (SOP) podcast, teknik siaran dan streaming, hingga proses produksi program televisi dan radio. Selain itu, diskusi juga mengarah pada potensi kolaborasi kelembagaan antara pemerintah daerah, media publik, dan dunia usaha.
Achmad Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya ingin membangun model kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keterlibatan sektor swasta dapat menjadi bagian penting dalam mendukung publikasi berbagai program pembangunan keluarga.
“Intinya bagaimana kita membangun kolaborasi lintas sektor, terutama dunia usaha di industri. Mereka membutuhkan branding atas kegiatan mereka di lapangan, yang selama ini selaras dengan tugas kami di bidang pengendalian penduduk dan percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu perusahaan besar di Kutai Timur, PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang telah beberapa kali melakukan kegiatan verifikasi data di lapangan terkait program penanganan stunting. Menurut Achmad, berbagai kegiatan positif yang dilakukan perusahaan tersebut perlu dipublikasikan agar diketahui masyarakat luas.
“Ke depan kami akan memfasilitasi kerja sama TVRI dengan perusahaan-perusahaan di Kutai Timur. Tidak menutup kemungkinan DPPKB juga akan menjalin kerja sama dengan TVRI agar seluruh kegiatan kami terpublikasi dengan baik,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, DPPKB Kutai Timur juga merencanakan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga penyiaran publik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Achmad juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Bupati Kutai Timur terkait rencana kerja sama tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutai Timur dapat memanfaatkan kerja sama dengan TVRI untuk mempublikasikan program pembangunan mereka.
“Setelah ini, secepatnya mungkin kami akan berkoordinasi dengan Pak Bupati. Jika ada instruksi, seluruh OPD yang ingin mempublikasikan programnya melalui TVRI, kami siap. Apalagi DPPKB telah memiliki ruang media sendiri, Bangga Kencana, yang membutuhkan sinergi pemberitaan dengan kualitas yang bagus,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Febriani, mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan DPPKB Kutai Timur. Ia menilai kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung publikasi program pemerintah merupakan terobosan yang relevan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Ini materi yang sangat pantas diketahui masyarakat, tidak hanya di Kaltim tapi juga nasional. Apa yang dilakukan Pak Junaidi bisa menjadi contoh daerah lain dalam pengetasan kemiskinan,” ujarnya.
Febriani juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur penyiaran, termasuk pembaruan peralatan dan ketersediaan listrik sebagai faktor pendukung utama operasional siaran. Ia bahkan menawarkan pelatihan teknis bagi pengelola studio milik DPPKB Kutai Timur agar mampu memproduksi konten penyiaran secara lebih profesional.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang mengalami blank spot siaran televisi akibat kondisi geografis. TVRI saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan siaran melalui penyediaan pemancar tambahan.
Febriani berharap Kabupaten Kutai Timur juga dapat mendukung penguatan infrastruktur penyiaran tersebut, terutama menjelang penyiaran ajang Piala Dunia yang hak siarnya dimiliki TVRI melalui siaran televisi terestrial.
“Jika Pemkab dapat membantu penyediaan pemancar, masyarakat bisa menyaksikan siaran Piala Dunia sekaligus program-program seperti dari DPPKB yang ditayangkan secara nasional,” katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Saras Wulan, turut menyatakan dukungan terhadap inisiatif yang dilakukan DPPKB Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa RRI siap menjadi mitra dalam menyebarluaskan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“ Kami siap berkolaborasi dan mendukung publikasi program-program pemerintah, khususnya dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya singkat.
Dengan terjalinnya komunikasi dan rencana kerja sama ini, pemerintah daerah berharap informasi mengenai program pembangunan keluarga dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya pencegahan stunting sejak dini.
