Samarinda – Upaya menekan kemiskinan dan stunting ibarat menyusun potongan puzzle besar yang membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah di Kalimantan Timur kini mulai merangkai kepingan itu melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin diperkuat menjelang peluncuran program inovatif di Kutai Timur.
Langkah tersebut terlihat dalam kunjungan kerja sekaligus audiensi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada Senin (2/3/2025). Pertemuan itu menjadi bagian dari persiapan peluncuran Program Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting (AKSIS) serta pembukaan Sekolah Lansia pertama di Kutai Timur yang direncanakan berlangsung pada [April 2025].
Kepala DPPKB Kutai Timur, Achmad Junaidi B, menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pendelegasian Wakil Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPS). Delegasi itu bertujuan membangun koordinasi dengan DP3A Kaltim guna mematangkan rencana program yang akan dilaksanakan.
“Kami berterima kasih hari ini bisa diterima oleh Plt Kepala DP3A Provinsi beserta jajaran, termasuk Dinas Kesehatan dan JFT. Hasilnya sangat positif. Beberapa rencana ke depan akan disampaikan langsung kepada Pak Gubernur dan Ibu Gubernur selaku Bunda Genre,” ujarnya.
Menurut Achmad Junaidi, dukungan dari pemerintah provinsi menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program AKSIS dan Sekolah Lansia. Ia menilai kehadiran Dinas Kesehatan dalam audiensi tersebut juga menunjukkan komitmen lintas sektor untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Program AKSIS sendiri dirancang sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat strategi penanganan kemiskinan dan stunting. Sementara itu, Sekolah Lansia menjadi inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup kelompok lanjut usia melalui kegiatan edukatif dan pemberdayaan sosial.
Meski fokus utama program tidak semata pada isu stunting, upaya ini diharapkan mampu memperkuat fondasi keluarga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta kesejahteraan keluarga. Hal tersebut juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Kutai Timur.
Ke depan, DPPKB Kutai Timur berencana melibatkan lebih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dalam implementasi program tersebut. Sejumlah instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pendidikan akan diajak bersinergi untuk memperkuat program yang dijalankan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan pendekatan terpadu dalam penanganan kemiskinan dan stunting. Pola kerja serupa sebelumnya telah dilakukan saat tim lintas sektor turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih komprehensif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DP3A Kalimantan Timur, Anik Nurul Aini, menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap inovasi yang diinisiasi oleh DPPKB Kutai Timur. Ia menilai program AKSIS berpotensi menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial di daerah.
“Kami dari provinsi sangat mensupport. Kalau memang ada inovasi yang belum kami miliki, kenapa tidak kami jadikan percontohan. Tidak harus provinsi yang dicontoh, kabupaten/kota pun bisa menjadi yang terbaik,” tegasnya.
Anik menambahkan bahwa pemerintah provinsi terbuka mengadopsi inovasi dari daerah melalui prinsip “Amati, Tiru, Modifikasi”. Dengan pendekatan tersebut, program yang terbukti efektif di tingkat kabupaten atau kota dapat dikembangkan lebih luas di wilayah Kalimantan Timur.
Melalui kerja sama lintas sektor dan inovasi program seperti AKSIS serta Sekolah Lansia, pemerintah berharap langkah percepatan penanganan kemiskinan dan stunting dapat berjalan lebih efektif. Sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah diyakini menjadi kunci untuk menciptakan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
