BONTANG — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bontang mendorong pemanfaatan data kemiskinan secara terpadu sebagai pijakan utama dalam menyusun berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah.
Kepala Dinsos Kota Bontang, Ahmad Yani, mengatakan data masyarakat yang telah melalui proses verifikasi dan sesuai dengan kondisi lapangan seharusnya tidak berhenti pada kepentingan penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, data tersebut perlu dimanfaatkan sebagai data tunggal yang menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, data itu harus akurat. Jadikanlah data tunggal untuk dilakukan pengentasan kemiskinan,” ujar Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial. Masyarakat juga membutuhkan program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.
Bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masyarakat, mulai dari peningkatan keterampilan, pemberian kesempatan untuk mengembangkan usaha, hingga akses terhadap modal.
“Tidak mungkin masyarakat itu berdaya kalau memang tidak ada kesempatan diberi modal dan punya keahlian,” katanya.
Karena itu, Dinsos memiliki peran penting dalam memastikan data masyarakat yang masuk dalam kategori miskin benar-benar sesuai dengan kondisi dan kriteria yang berlaku.
Setelah data terverifikasi, perangkat daerah lain dapat melakukan intervensi sesuai dengan tugas, kewenangan, serta program yang dimiliki.
Dengan pola tersebut, penanganan kemiskinan di Bontang diharapkan tidak dilakukan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah. Sebaliknya, seluruh intervensi dapat diarahkan kepada masyarakat yang tepat berdasarkan data yang sama.
Penggunaan satu basis data juga diharapkan membuat program pemerintah lebih terarah, sehingga bantuan, pemberdayaan, peningkatan keterampilan maupun dukungan usaha dapat diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Dinsos Bontang mendorong penanganan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada proses pemberdayaan agar masyarakat dapat meningkatkan kemandirian ekonominya. (ADV).
