Sangatta – Proses seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tahun 2025 kini memasuki fase krusial. Dalam rentang tiga hari yang padat, mulai 17 hingga 19 November 2025, seluruh peserta mengikuti asesmen kompetensi manajerial dan sosio-kultural yang digelar secara terpusat di Samarinda.
Pembukaan asesmen dilakukan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel). Turut mendampingi, Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah, bersama tim penguji dan panitia lainnya.
“Asesmen ini menjadi momen penting untuk mengukur kualitas manajerial, wawasan sosiokultural, serta kesiapan calon pemimpin OPD menghadapi tantangan birokrasi modern. Setelah tahap ini, akan dilanjutkan penulisan makalah pada 20 November, wawancara mendalam 24–26 November, dan penetapan tiga besar calon terbaik pada 3 Desember 2025,” ungkap Rizali Hadi saat membuka kegiatan, Senin (17/11/2025).
Asesmen ini terselenggara berkat kolaborasi antara BKPSDM Kutim dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lolos seleksi administrasi sebelumnya, kini memasuki tahap pengujian substansi.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menambahkan bahwa asesmen disusun secara terbuka, transparan, profesional, dan berlandaskan prinsip meritokrasi. Seluruh proses dapat dipantau publik melalui kanal resmi BKPSDM.
“Total peserta yang mengikuti asesmen sebanyak 37 orang dari enam formasi jabatan yang dibuka tahun ini. Ini menunjukkan tingginya komitmen ASN Kutim untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi daerah,” ujar Misliansyah.
Enam formasi strategis yang diperebutkan dalam seleksi JPTP 2025 mencakup posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Kesehatan. Berikut daftar lengkapnya:
Formasi A: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda (5 peserta)
- Dr. M.H. Zainal Abidin
- Islamuddin Rusmin Reka
- Muhammad Harun Al Rasyid
- Trisno
- Tristiningsih
Formasi B: Sekretaris DPRD Kutim (6 peserta)
- H. Akhmad Tarmiji
- Hasara
- Hasdiah
- Jainuddin
- Rudi
- Uleh Juk
Formasi C: Kepala Bappeda (6 peserta)
- Agussalim H. Muslimin
- Andi Nurhadi Putra
- Januar Bayu Irawan
- Joni Abdi Setia
- M. Apandi
- Marhadyn
Formasi D: Kepala Dinas PUPR (5 peserta)
- Asran Lode
- Masrianto Suriansyah
- Muhammad Jamil Harahap
- Rudy Ramadhan
- Tabrani Aji
Formasi E: Kepala Dinas Perkebunan (11 peserta)
- Abd. Gani Sukkara
- Ani Saidah
- Arbiyah Rustam H.S.
- Arief Nur Wahyuni
- E.M. Bennie Hermawan
- Sumirat
- Muhammad Salpul Anwar
- Pulati
- Rasyid
- Sugiyona
- Sunarayah
Formasi F: Kepala Dinas Kesehatan (4 peserta)
- Triana Nur
- dr. Andi Zulkifli
- dr. Yuwana Sri Kumiawati
- drg. Try Diana Utamy
Proses seleksi ini menjadi tonggak penting bagi Pemkab Kutim dalam mewujudkan birokrasi yang kompeten dan berintegritas. Setiap tahapan, mulai dari pengumuman formasi 10 Oktober, hingga perpanjangan pendaftaran dan seleksi administrasi yang berakhir 10 November, dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan.
Dengan pelaksanaan asesmen selama tiga hari ini, para peserta dituntut menunjukkan kapabilitasnya dalam menyusun solusi strategis berbasis tantangan birokrasi, membangun komunikasi lintas sektor, serta memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Kutim.
“Selain kompetensi teknis, peserta diuji bagaimana mereka memahami dinamika sosial dan mampu bekerja lintas bidang untuk menjawab tuntutan masyarakat,” jelas salah satu penguji dari BKD Kaltim.
Tahapan selanjutnya berupa penulisan makalah dan wawancara akan menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam tiga besar terbaik. Hasil akhir nantinya akan disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati Kutim, untuk menetapkan satu nama terbaik di tiap formasi.
Masyarakat Kutim kini menanti hasil akhir seleksi terbuka ini, yang tidak hanya menentukan wajah kepemimpinan OPD, tetapi juga menjadi barometer komitmen Pemkab Kutim terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (ADV).
