
Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mendorong warga RT.01. Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat agar bisa mengajukan proposal kepada PT Badak NGL, untuk meminta bantuan pembangunan jalan sekaligus drainase di kawasan tersebut.
Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya yang bisa ditempuh, agar kebutuhan infrastruktur masyarakat tetap dapat diperjuangkan, meski terdapat kendala administrasi terkait status kepemilikan lahan.
Sahib menegaskan bahwa persoalan kepemilikan tanah tidak seharusnya membuat kebutuhan masyarakat, terhadap akses jalan terabaikan. Menurutnya, siapapun pemilik lahan tersebut, perlu ada upaya bersama untuk mencari jalan keluar.
“Jadi kalaupun ini tanah milik PT Badak atau siapa pun itu, intinya ini bisa dibikinkan jalan bagaimanapun caranya,” ujarnya.
Maka dari itu, Sahib meminta ke Helen, selaku perwakilan masyarakat setempat, untuk membantu menyusun proposal atas nama warga RT.01. Nantinya, dokumen tersebut akan diantarkan oleh pihak DPRD kepada PT Badak, sebagai bentuk permohonan bantuan pembangunan.
“Saya meminta ke Bu Helen sebagai perwakilan masyarakat di sana, untuk bisa membuatkan proposal atas nama warga RT 1, bikin proposal untuk ke PT Badak. Nanti kami dari dewan yang mengantarkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sahib menyebutkan pengajuan tersebut merupakan bentuk permintaan dan upaya mencari dukungan dari perusahaan. Ia berharap PT Badak dapat memberikan respons positif, terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), persoalan administrasi lahan menjadi salah satu kendala yang cukup sulit untuk ditangani, melalui mekanisme pembangunan pemerintah.
“Karena itu, saya berharap jalur permohonan langsung kepada perusahaan dapat menjadi alternatif penyelesaian,” bebernya.
Selain pembangunan jalan, Sahib menekankan pentingnya pembangunan drainase secara bersamaan. Sebab, jika hanya jalan yang dibangun tanpa saluran pembuangan air, infrastruktur tersebut dikhawatirkan kembali rusak akibat derasnya aliran air hujan.
“Kalau hanya jalan saja tidak dengan drainasenya, satu sampai dua bulan ke depan ketika hujan deras jalannya yang akan hilang, longsor,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pembangunan infrastruktur, melainkan juga kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Jadi kita lihat lagi ini masalah kemanusiaan, ada masyarakat kita yang tinggal disana. Setidaknya ada akses jalan yang layak untuk mereka yang ada disana,” pungkasnya. (ADV/DPRD/Bontang).


