Blitar,Wnews.co.id— Suasana hangat tampak di Graha NU Kabupaten Blitar saat Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im), bersama Kementerian Sosial RI menggelar Acara Desiminasi Program Prioritas Presiden RI pada Selasa (27/10/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah hal penting, mulai dari sosialisasi Sekolah Rakyat (SR), penguatan program PKH, hingga penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi.
Gus An’im blak-blakan menyoroti carut-marut data penerima bantuan sosial di masa lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah gencar melakukan bersih-bersih data agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
”Pemerintah selalu mengadakan perbaikan data secara masif. Terdapat 5 juta penerima fiktif yang berhasil diblokir, meliputi orang yang sebenarnya mampu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berhak, hingga penerima ‘hantu’ yang datanya ada tapi orangnya tidak ada,” tegas Gus An’im di hadapan ratusan pendamping dan warga.
Kunjungan kerja ini juga diwarnai dengan penyerahan bantuan modal usaha lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kemensos. Total dana sebesar Rp1.748.277.200 digelontorkan kepada 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Blitar, di mana masing-masing keluarga mendapatkan stimulus senilai Rp5 juta.
Bantuan ini diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi warga agar lekas mandiri dan lulus (graduasi) dari kepesertaan PKH. Langkah tersebut juga selaras dengan aturan baru dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2026 yang membatasi masa kepesertaan PKH paling lama 5 tahun.
Penyuluh Sosial Ahli Muda Direktorat PSNK Kemensos RI, Ratna Suhariati, S.ST., mengingatkan bahwa bantuan pemerintah ini hanyalah batu loncatan semata.
”Bansos itu sifatnya sementara, tetapi berdaya selamanya. Tujuan utama PKH adalah mendorong kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan,” terang Ratna.
Masa depan anak-anak lewat jalur pendidikan turut menjadi bahasan utama. Gus An’im menekankan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib sebuah keluarga.
Aspirasi ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI terkait pendirian Sekolah Rakyat (SR). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Safinun Naja, menyambut baik inisiatif ini dan berharap fasilitas Sekolah Rakyat bisa segera hadir di Blitar dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.
Gus An’im berpesan kepada para peserta agar tetap menjaga keharmonisan keluarga, memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka, serta terus bersemangat mencari rezeki yang halal demi masa depan yang lebih baik.(Ad)
