BONTANG — Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat pengelolaan data sosial untuk memastikan program bantuan dan perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menegaskan, data penerima manfaat bukan sekadar kumpulan angka dalam sistem. Di balik setiap data terdapat kondisi masyarakat yang dapat berubah seiring waktu.
Kepala Dinsos Bontang Ahmad Yani mengatakan, kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis. Karena itu, data yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program sosial perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.
“Data itu dinamis,” tegas Ahmad Yani.
Menurutnya, perubahan kondisi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari perubahan status keluarga, kondisi tempat tinggal, kemampuan ekonomi, hingga perubahan karena seseorang pindah domisili atau meninggal dunia.
Situasi tersebut membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan data lama tanpa melakukan pengecekan kembali.
Dinsos Bontang pun menjalankan proses verifikasi terhadap berbagai perubahan yang ditemukan di masyarakat. Informasi yang masuk menjadi bahan untuk dilakukan pengecekan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, peran pemerintah di tingkat kelurahan dan RT menjadi sangat penting.
Sebagai pihak yang berada paling dekat dengan masyarakat, RT dan kelurahan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengetahui kondisi warga secara langsung. Informasi mengenai perubahan kehidupan masyarakat dapat disampaikan melalui jalur pemerintahan di tingkat bawah untuk kemudian diproses sesuai ketentuan.
“Jadi bukan hanya melihat datanya, tetapi juga melihat kondisi yang ada di lapangan,” jelasnya.
Setelah perubahan ditemukan dan dilakukan verifikasi, Dinsos dapat menjalankan proses administrasi sesuai kewenangannya, termasuk mengusulkan pembaruan data melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Namun, Ahmad Yani menjelaskan, pemerintah daerah memiliki batas kewenangan dalam pengelolaan data sosial. Untuk data tertentu yang terhubung dengan sistem nasional, keputusan akhir penggunaannya tetap berada pada pemerintah pusat.
Karena itu, pembaruan data di tingkat daerah menjadi bagian dari proses yang harus berjalan secara berjenjang.
Pemerintah daerah berupaya memastikan informasi yang disampaikan berasal dari kondisi masyarakat yang benar-benar telah diverifikasi. Sementara sistem dan kebijakan pada tingkat pusat tetap menjadi bagian dari mekanisme penetapan data yang digunakan dalam program tertentu.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan antara data administratif dengan kondisi nyata masyarakat.
Sebab, perubahan kehidupan warga dapat berlangsung kapan saja. Keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi tertentu bisa mengalami perubahan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya belum masuk dalam kategori penerima manfaat juga dapat mengalami perubahan kondisi yang membuat mereka membutuhkan perhatian pemerintah.
Dengan demikian, pemutakhiran data menjadi pekerjaan yang tidak berhenti pada satu waktu.
Dinsos Bontang terus mendorong adanya koordinasi antara perangkat daerah, kelurahan, RT serta unsur terkait lainnya agar setiap perubahan yang terjadi dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Ahmad Yani menekankan, proses tersebut dilakukan untuk menjaga agar kebijakan perlindungan sosial memiliki dasar data yang semakin akurat.
Data yang diperbarui dan diverifikasi diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi masyarakat Bontang.
Pada akhirnya, penguatan data bukan hanya berkaitan dengan administrasi. Lebih dari itu, data menjadi salah satu instrumen penting agar program pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Dengan prinsip tersebut, Dinsos Bontang berupaya membangun pengelolaan data sosial yang tidak berhenti pada angka, tetapi juga mempertimbangkan fakta dan perubahan kondisi warga di lapangan.
Tujuannya, agar pelaksanaan program sosial semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai kondisi serta kebutuhan mereka. (ADV/Bontang).
