SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo memperkuat peran tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan daerah.
Kontribusi dunia usaha diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui program terencana yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Subandi saat mengukuhkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Sidoartjo periode 2026–2029 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (29/10/2026). Pengukuhan kepengurusan baru ini menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan usaha, terutama dalam menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, perwakilan perusahaan anggota Forum TJSLP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Subandi menegaskan bahwa tanggung jawab pembangunan daerah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Keterbatasan anggaran dan luasnya kebutuhan masyarakat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut dia, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui program CSR yang disusun secara terarah, perusahaan diharapkan ikut membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga Sidoarjo.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Saya berharap perusahaan-perusahaan di Sidoarjo berperan aktif melalui program CSR yang terencana dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Subandi menjelaskan, keberadaan Forum TJSLP memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kepentingan pembangunan daerah dengan program tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan. Forum tersebut diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar kontribusi perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan kebutuhan serta arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Penyelarasan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan. Dengan koordinasi yang baik, program CSR diharapkan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bupati juga mengingatkan agar program CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan jangka pendek. Perusahaan diharapkan mempertimbangkan program yang memiliki dampak jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus adalah pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak yatim. Subandi mendorong perusahaan di Sidoarjo untuk ikut mengambil bagian dalam membantu keberlanjutan pendidikan kelompok masyarakat tersebut, termasuk melalui pemberian beasiswa.
Menurutnya, dukungan pendidikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Bantuan yang diberikan kepada anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dinilai mampu membuka kesempatan lebih luas bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Ia berharap perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan dapat membangun kerja sama melalui program pendidikan yang terencana. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo.
“Kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo bisa berkolaborasi, misalnya membantu anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tentu manfaatnya sangat besar,” tegasnya.
Karena itu, Subandi meminta Forum TJSLP segera menyusun perencanaan program yang baik. Penyusunan tersebut harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan yang dijalankan perusahaan benar-benar sesuai dengan persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Karena itu, saya berharap Forum TJSLP segera menyusun perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya optimalisasi program CSR, Subandi mengajak jajaran pengurus Forum TJSLP membangun komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah maupun perusahaan yang menjadi anggota forum.
Komunikasi tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi, membicarakan kebutuhan pembangunan, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial.
Forum TJSLP diharapkan tidak hanya menjadi wadah formal bagi perusahaan, tetapi juga ruang bersama untuk berdiskusi, menyampaikan usulan, dan mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan.
Melalui komunikasi yang terarah, pemerintah daerah dan perusahaan dapat mengetahui bidang-bidang yang membutuhkan dukungan serta menghindari pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Subandi juga menegaskan bahwa pengelolaan CSR harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Setiap program perlu direncanakan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab agar manfaatnya jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, akan mendukung penguatan koordinasi antara forum dan perangkat daerah terkait. Namun, dukungan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri keputusan perusahaan dalam menentukan program tanggung jawab sosialnya. Perusahaan tetap memiliki kewenangan menentukan bentuk kontribusi sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing, dengan tetap memperhatikan aturan serta kebutuhan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Forum TJSLP Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2029, Herty Achmayant, menyampaikan bahwa pengukuhan kepengurusan bukan sekadar kegiatan seremonial atau pergantian pengurus. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali komitmen dunia usaha dalam mengambil bagian pada pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Herty, Forum TJSLP harus mampu menjalankan fungsi komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi. Keempat fungsi itu diperlukan agar program CSR perusahaan memiliki arah yang jelas, dapat diukur manfaatnya, serta sejalan dengan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Forum TJSLP harus menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi agar program CSR perusahaan semakin terarah. Selain itu, memberikan manfaat yang terukur serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Herty menambahkan, pengurus Forum TJSLP akan mendorong peningkatan komunikasi ant perusahaan agar koordinasi dan pertukaran informasi mengenai program tanggung jawab sosial dapat berjalan lebih baik.
Hubungan yang kuat antaranggota forum diharapkan membantu perusahaan memahami berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus membuka peluang kerja sama dalam menjalankan program yang memberikan manfaat lebih luas.
Selain komunikasi, peningkatan kualitas perencanaan menjadi perhatian pengurus. Program CSR perlu dirancang dengan mempertimbangkan sasaran, kebutuhan masyarakat, dan manfaat yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan diharapkan lebih terarah dan hasilnya dapat dievaluasi secara jelas.
Transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dari penguatan Forum TJSLP. Melalui keterbukaan tersebut, pelaksanaan program dapat dipantau dan dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan, sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk program-program berikutnya.
Herty mengatakan, sinergi dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo serta perangkat daerah terkait juga akan diperkuat. Koordinasi tersebut diperlukan agar program yang dijalankan perusahaan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Dengan koordinasi yang lebih baik, Forum TJSLP diharapkan mampu membantu mempertemukan sumber daya perusahaan dengan bidang-bidang pembangunan yang memerlukan dukungan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen dunia usaha untuk berkontribusi secara berkelanjutan terhadap lingkungan sosial di wilayah tempat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Pada kesempatan tersebut, Subandi kembali mengajak seluruh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai karakteristik, kapasitas, dan kemampuan masing-masing. Kontribusi setiap perusahaan diharapkan tetap mengedepankan semangat gotong royong serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Menurut Subandi, keterlibatan dunia usaha merupakan bagian penting dari upaya bersama membangun daerah. Ketika pemerintah, perusahaan, akademisi, komunitas, dan masyarakat dapat bekerja sama, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat ditangani dengan lebih baik.
Pengukuhan Forum TJSLP periode 2026–2029 ini diharapkan menjadi awal penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Forum tersebut diharapkan mampu mengarahkan pelaksanaan CSR agar lebih terencana, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui kerja sama yang semakin kuat, program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan pembangunan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan.
Dengan demikian, keterlibatan perusahaan melalui Forum TJSLP dapat menjadi salah satu unsur pendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.(adv/Ldy)
