Kutim – “Damai itu indah” menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) II Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT/LPADKT-KU) Kabupaten Kutai Timur. Momentum pergantian kepengurusan itu diharapkan tidak berhenti pada pemilihan ketua, tetapi menjadi pintu penguatan organisasi yang lebih solid, mandiri secara ekonomi, serta semakin nyata hadir melayani masyarakat.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPADKT, F.X. Apui, S.T., S.H., menyampaikan harapan tersebut setelah membuka Muscab II LPADKT Kutim di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (2/10/2026). Ia berharap kepengurusan yang terbentuk melalui forum tersebut mampu merangkul seluruh anggota, memperluas struktur organisasi, mengembangkan bidang ekonomi, memperkuat pelayanan sosial, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Apui memberikan apresiasi terhadap kesiapan panitia yang dinilainya telah bekerja maksimal untuk menyelenggarakan Muscab II. Menurutnya, DPP LPADKT juga mengikuti proses persiapan kegiatan melalui komunikasi bersama panitia dan keterlibatan dalam sejumlah rapat.
“Persiapannya luar biasa dan menurut saya sudah maksimal. Saya juga masuk di grup panitia pelaksana, jadi kami memantau. Beberapa kali rapat juga kami ikuti dan memberikan saran serta masukan. Sampai hari ini pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” ujar FX Apui.
Kelancaran pelaksanaan musyawarah tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi konsolidasi LPADKT di Kutai Timur. Apui menekankan bahwa pemimpin dan jajaran pengurus yang mendapat kepercayaan melalui Muscab II memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekompakan sekaligus menyatukan seluruh unsur organisasi.
“Harapan besar kami, ketua dan pengurus yang terpilih nantinya bisa menjadi pemimpin yang mampu mempersatukan anggota agar semakin solid,” katanya.
Salah satu sektor yang dinilai penting untuk dikembangkan adalah bidang ekonomi. LPADKT Kutim diharapkan mampu membangun peluang usaha produktif sehingga anggota tidak hanya bergantung kepada pihak lain dan secara bertahap memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri.
“Bidang ekonomi harus bisa dimaksimalkan. Karena kalau bicara kemandirian, seperti yang selalu disampaikan Ketua Umum kami, LPADKT harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Selama kita mampu mandiri, kenapa itu tidak dilakukan,” jelasnya.
Menurut Apui, kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi organisasi. Dengan kemampuan ekonomi yang berkembang, organisasi dinilai memiliki ruang lebih luas dalam menjalankan program serta memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.
Selain sektor ekonomi, bidang hukum dan penguatan struktur organisasi turut menjadi perhatian. Apui menyebut kepengurusan LPADKT saat ini telah terbentuk di sekitar 16 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ke depan, ia mengharapkan struktur tersebut dapat menjangkau seluruh kecamatan.
“Kalau sekarang sudah ada sekitar 16 ranting, harapannya bisa penuh seluruhnya, sehingga semua kecamatan di Kutai Timur memiliki kepengurusan,” ujarnya.
Pengembangan struktur hingga tingkat kecamatan dinilai dapat memperkuat koordinasi organisasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan. Kehadiran kepengurusan yang lebih merata juga diharapkan membantu LPADKT merespons berbagai kebutuhan dan persoalan sosial di tengah masyarakat dengan lebih cepat.
Apui menegaskan, bidang sosial harus mendapat perhatian serius. Sebagai organisasi kemasyarakatan, LPADKT tidak hanya dituntut memberikan manfaat kepada anggotanya, tetapi juga diharapkan hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
“Kita ini organisasi massa, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Ketika masyarakat mengalami kesusahan, bidang sosial harus bisa hadir dan dimaksimalkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Apui berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk berkolaborasi. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, kegiatan sosial hingga dukungan terhadap pembangunan daerah.
“Harapan kami kepada pemerintah daerah tentu bisa memberikan semangat dan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan, khususnya DPC LPADKT Kutai Timur. Kalau ada program kerja yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kami berharap bisa didukung,” katanya.
Ia menekankan bahwa semangat membangun kemandirian tidak berarti LPADKT menutup pintu kerja sama. Kolaborasi dengan pemerintah maupun elemen masyarakat tetap diperlukan sepanjang diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kutai Timur.
Keberagaman masyarakat Kutim turut menjadi bagian penting dari pesan Apui dalam Muscab II. Menurutnya, Kutai Timur menjadi rumah bagi masyarakat dengan beragam latar belakang suku dan budaya. Karena itu, menjaga persaudaraan dan kedamaian harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Prinsip organisasi kami, damai itu indah. Siapa pun warga negara yang ada di Kutai Timur adalah saudara kita. Mari bersama-sama membangun Kutai Timur supaya lebih maju dan menjadi tempat yang nyaman bagi kita semua,” ujarnya.
Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Apui, menjadi landasan LPADKT dalam memandang keberagaman. Ia menyebut LPADKT tidak semata menjadi wadah masyarakat Dayak berdasarkan garis keturunan, melainkan juga terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang yang memiliki semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.
“Di LPADKT ada prinsip yang selalu kami pegang, yakni mengakui perbedaan dan mengutamakan kebersamaan. Di dalam LPADKT juga majemuk, suku-suku lain bisa bergabung,” katanya.
Menurutnya, semangat tersebut relevan dengan kondisi Kutai Timur yang dihuni masyarakat Dayak, Kutai, Banjar dan beragam kelompok masyarakat lainnya. Kemajemukan itu dinilainya perlu menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.
“Di sini ada masyarakat adat, ada orang-orang tua kita dari lembaga adat Kutai, ada Dayak, Banjar dan suku-suku lainnya. Semua ada di sini. Yang diperlukan adalah bagaimana kita saling bersinergi sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.
Apui juga menyinggung besarnya potensi sumber daya alam Kutai Timur. Menurutnya, kekayaan daerah tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Organisasi kemasyarakatan, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperhatikan persoalan sosial serta menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kutai Timur ini kaya sumber daya alam. Karena itu, hal-hal kritis dan persoalan sosial yang menyangkut masyarakat juga menjadi perhatian kami. Aspirasi itu pernah kami perjuangkan dan kami sampaikan sampai ke pusat,” ungkapnya.
Melalui kepengurusan baru yang dihasilkan Muscab II, LPADKT Kutim diharapkan mampu melanjutkan konsolidasi organisasi sekaligus memperluas kontribusi bagi masyarakat. Penguatan ekonomi, pembentukan struktur yang merata, pelayanan sosial, penghormatan terhadap keberagaman, serta sinergi dengan pemerintah menjadi sejumlah agenda yang diharapkan dapat berjalan beriringan.
“Yang paling penting bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga Kutai Timur ini tetap damai, bersinergi dan maju. Perbedaan tetap kita akui, tetapi kebersamaan yang harus kita utamakan,” pungkas FX Apui.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan arah yang diharapkan dari LPADKT Kutim setelah Muscab II, yakni menjadi organisasi yang semakin kokoh secara internal, mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi, terbuka terhadap keberagaman serta mampu memperluas pelayanan dan kontribusi sosial bagi masyarakat Kutai Timur.
