SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim siap mengawal 12 tuntutan buruh hingga ke pemerintah pusat dan DPR RI. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi pekerja yang menuntut kepastian kerja dan perlindungan ketenagakerjaan.
Penegasan itu disampaikan Mahyunadi saat menerima perwakilan Federasi Persatuan Buruh Militan–Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM-KASBI) bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Arau, Lantai 2 Kantor Bupati Kutim, Kamis (10/9/2026). Audiensi yang berlangsung setelah aksi penyampaian aspirasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmi serta Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim Sulisman.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyunadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami berbagai persoalan yang dihadapi pekerja, mulai dari ketidakpastian status pekerjaan, sistem kontrak, hingga perlindungan hak-hak ketenagakerjaan. Menurutnya, aspirasi buruh harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para buruh di Kutim. Kita mendukung apa yang diperjuangkan, dan saya setuju bersama buruh untuk melayangkan surat serta tuntutan ini secara resmi ke DPR RI,” tegas Mahyunadi.
Pernyataan tersebut memperjelas sikap Mahyunadi dalam merespons tuntutan pekerja. Ia tidak hanya menerima aspirasi yang disampaikan, tetapi juga menyatakan kesediaan pemerintah daerah untuk meneruskannya melalui mekanisme resmi kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Mahyunadi menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan buruh berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak terhadap aturan yang berlaku secara nasional.
Meski memiliki keterbatasan kewenangan, Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim tetap mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan perlindungan pekerja melalui kebijakan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penjelasannya, Mahyunadi menekankan pentingnya memaksimalkan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam pengawasan perusahaan dan penegakan aturan ketenagakerjaan. Langkah tersebut diperlukan agar hak pekerja tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan usaha di Kutai Timur.
Selain persoalan regulasi, Mahyunadi turut menyoroti pentingnya membangun komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Menurutnya, hubungan industrial yang sehat membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui dialog.
Wakil Bupati Kutim itu memandang bahwa perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan investasi harus berjalan secara beriringan. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan tanpa mengesampingkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Keseriusan Mahyunadi dalam merespons aspirasi buruh kemudian diwujudkan melalui kesepakatan penandatanganan Pakta Integritas yang memuat 12 tuntutan pekerja. Dokumen tersebut menjadi dasar komitmen bersama untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Sementara itu, perwakilan KASBI Yoakim Bentara mengungkapkan bahwa sistem hubungan kerja yang berlaku masih menyisakan persoalan bagi buruh. Ia menilai penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pemagangan yang tidak terkendali dapat melemahkan posisi pekerja.
“Kepastian kerja tidak berada di antara kedua belah pihak, melainkan sepenuhnya di tangan pengusaha. Sistem PKWT dan pemagangan yang kebablasan ini sangat merugikan dan mengkhawatirkan para pekerja,” tegas Yoakim.
Dalam Pakta Integritas tersebut, organisasi buruh menyampaikan 12 tuntutan yang mencakup pembentukan regulasi perlindungan ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja, jaminan kepastian kerja, penghentian eksploitasi outsourcing dan PKWT, serta pencegahan penyalahgunaan sistem pemagangan.
Para pekerja juga menuntut sistem pengupahan yang layak, perlindungan bagi pekerja platform digital, serta jaminan bagi tenaga kerja yang terdampak perubahan iklim. Selain itu, mereka meminta perlindungan hak pesangon, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, dan penguatan kebebasan berserikat serta mogok kerja.
Tuntutan lainnya meliputi peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak pekerja, serta perlindungan khusus bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok pekerja rentan.
Organisasi buruh turut mendorong pelaksanaan program peningkatan keterampilan atau upskilling dan pelatihan ulang atau reskilling. Mereka juga menyuarakan penghapusan pajak pesangon dan pajak BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam tuntutan, serta penghapusan sistem kerja kontrak borongan.
Menanggapi keseluruhan aspirasi tersebut, Mahyunadi menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kutim.
Bagi Mahyunadi, dukungan kepada pekerja tidak cukup hanya melalui pertemuan dan penandatanganan dokumen. Komitmen tersebut perlu dilanjutkan melalui penyampaian tuntutan secara resmi serta pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
Melalui langkah tersebut, Mahyunadi berharap aspirasi buruh Kutai Timur dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat sekaligus mendorong perbaikan perlindungan pekerja di daerah.
Penandatanganan Pakta Integritas menjadi penegasan komitmen Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dalam mengawal aspirasi pekerja. Dengan meneruskan 12 tuntutan buruh ke DPR RI serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di daerah, Pemkab Kutim berupaya mendorong terciptanya kepastian kerja, perlindungan hak, dan peningkatan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. (ADV/Kutim).
