Bontang – Kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan pencari kerja menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Untuk menjawab persoalan tersebut, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mendorong Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menghadirkan inovasi berupa bank data tenaga kerja yang dapat mempermudah perusahaan menemukan kandidat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
Menurut Andi Faizal, keberadaan sistem pendataan tenaga kerja yang terintegrasi dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui sistem tersebut, berbagai informasi mengenai kemampuan, keterampilan, pengalaman, hingga kualifikasi pencari kerja dapat dikumpulkan dan dikelola secara lebih sistematis. Dengan begitu, perusahaan tidak harus mengalami kesulitan ketika mencari calon pekerja dengan keahlian tertentu.
Ia menilai, pengembangan bank data tenaga kerja perlu mendapat perhatian serius dari Disnaker. Sebab, informasi mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses perekrutan tenaga kerja lokal.
“Selain pengembangan basis data, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi juga perlu terus diperkuat,” katanya, Selasa (27/10/2026) yang lalu.
Andi Faizal menjelaskan, pembangunan basis data tidak cukup hanya dengan menghimpun identitas para pencari kerja. Informasi yang disajikan juga perlu menggambarkan kemampuan dan keahlian masing-masing individu agar dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam menentukan calon tenaga kerja.
Dengan adanya pemetaan kompetensi tersebut, kebutuhan perusahaan diharapkan dapat dipertemukan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia di Kota Bontang. Sistem ini juga berpeluang membantu pemerintah mengetahui bidang pekerjaan yang paling banyak diminati masyarakat serta jenis keterampilan yang masih perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, keberadaan bank data tenaga kerja dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi peluang pekerjaan. Pencari kerja bisa memiliki gambaran lebih jelas mengenai kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki proses rekrutmen.
Menurut Andi Faizal, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan kerja dan sertifikasi keahlian menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat mempunyai kemampuan yang relevan dengan perkembangan kebutuhan industri.
Persaingan dunia kerja yang semakin mengutamakan keterampilan khusus membuat pencari kerja perlu memiliki bekal kompetensi yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi lowongan, tetapi juga memastikan masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan yang tersedia.
Selain mempertemukan pencari kerja dan perusahaan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga dinilai menentukan keberhasilan program ketenagakerjaan. Perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan kompetensi, sementara pemerintah berperan menyiapkan sistem informasi dan program pengembangan kemampuan tenaga kerja.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung upaya tersebut,” ungkapnya.
Ia berharap, pengembangan sistem informasi tenaga kerja dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Dengan informasi yang lebih terstruktur, potensi tenaga kerja lokal juga dapat diketahui dan dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat daya saing SDM lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” pungkasnya.
Melalui gagasan tersebut, DPRD Bontang berharap Disnaker dapat menghadirkan terobosan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia usaha. Bank data tenaga kerja diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan informasi, melainkan instrumen yang mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah. (ADV/DPRD/Bontang).
