Mahulu – “Tidak ada toleransi” menjadi garis tegas yang dipasang Kapolres Mahakam Ulu (Mahulu), AKBP Roni Wijaya, dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba. Komitmen tersebut kini menghadapi ujian dari tubuh kepolisian sendiri, setelah empat personel Polres Mahulu terindikasi positif narkoba melalui pemeriksaan urine dan terancam menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Keempat anggota kepolisian tersebut saat ini masih menjalani tahapan pemeriksaan internal sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Penyalahgunaan narkoba dinilai sebagai pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi terberat. Apabila proses pemeriksaan dan persidangan kode etik membuktikan adanya pelanggaran serta memenuhi ketentuan pemberian sanksi, Polres Mahulu akan mengusulkan PTDH terhadap empat personel itu. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
“Kita yakinkan akan kita proses. Sidang kode etik dan nanti mungkin pengusulannya adalah PTDH untuk keempat-empatnya. Namun rangkaian itu harus kita proses, mungkin sekitar satu bulan ke depan,” kata Kapolres Mahulu saat diwawancara usai apel peringatan HUT RI ke-81 di Ujoh Bilang, Senin (17/8/2026).
Penanganan empat personel itu sekaligus menunjukkan bahwa upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di Mahakam Ulu tidak hanya menyasar masyarakat. Penegakan disiplin juga diarahkan ke lingkungan internal kepolisian ketika terdapat anggota yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan barang terlarang.
Meski belum lama mengemban tugas sebagai Kapolres Mahulu, Roni menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu perhatian utama. Upaya tersebut akan dijalankan melalui penegakan aturan secara internal maupun eksternal, disertai penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang memiliki peran dalam pencegahan peredaran narkotika.
“Untuk masalah narkoba saya tidak ada toleransi, bahkan untuk anggota kepolisian saya sendiri. Tentu ini juga diperlukan kerjasama semua pihak,” tegasnya.
Roni menilai persoalan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memperkuat pencegahan, melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing, serta memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Di sisi lain, upaya meningkatkan pengawasan di wilayah Mahakam Ulu menghadapi persoalan keterbatasan sumber daya manusia. Kekuatan personel Polres Mahulu saat ini disebut baru memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan ideal berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP).
Kekurangan personel menjadi tantangan karena Mahakam Ulu memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah kawasan pedalaman yang akses transportasinya tidak mudah. Tambahan anggota kepolisian diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Untuk Polres Mahulu sendiri sebenarnya masih kekurangan. Sesuai DSP, kita hanya memenuhi 40 persen. Tapi nanti secara bertahap dari pihak Polda akan menambah dan mencukupi,” sebutnya.
Menurut Roni, pemenuhan kebutuhan anggota akan dilakukan secara bertahap. Penambahan kekuatan tersebut juga diperkirakan mengikuti perkembangan sarana dan prasarana kepolisian, termasuk setelah pembangunan markas komando Polres Mahulu yang baru rampung.
Selain penegakan disiplin internal dan pemberantasan narkoba, kepolisian turut mencermati kondisi ketersediaan bahan pangan di sejumlah kecamatan. Perhatian terutama diberikan terhadap Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari karena distribusi kebutuhan pokok menuju kawasan tersebut menghadapi tantangan geografis dan transportasi.
Kemarau panjang turut memengaruhi kelancaran pengiriman barang ke kawasan pedalaman Mahakam Ulu. Ketergantungan transportasi terhadap kondisi alam berpotensi membuat pasokan sejumlah kebutuhan masyarakat berkurang dan mendorong kenaikan harga.
“Untuk saat ini semua berjalan dengan baik, termasuk keamanannya. Hanya pada saat ini kita sedang menghadapi kemarau panjang. Banyak bahan pokok mulai langka dan harganya juga sudah mulai mahal,” ungkapnya.
Kondisi itu membuat Polres Mahulu harus menangani beberapa perhatian sekaligus, mulai dari menjaga disiplin personel, memberantas narkoba, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga mengawasi dampak kemarau panjang terhadap distribusi kebutuhan pokok di pedalaman.
Kasus empat personel yang terindikasi positif narkoba pun menjadi ujian terhadap komitmen penegakan aturan tanpa pandang bulu. Polres Mahulu memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dan sidang kode etik tetap dilakukan sesuai ketentuan. Jika pelanggaran terbukti dan memenuhi persyaratan pemberian sanksi terberat, keempat personel tersebut menghadapi kemungkinan diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian.
